 |
| Pakar Pendidikan, Prof Arief Rachman menuturkan, ada lima hal yang perlu diperhatikan pemerintah Jokowi-JK. |
Pertama, mutu, alasannya ialah pendidikan Indonesia masih bermasalah pada peningkatan mutu, terutama wacana pemerataan mutu seluruh Tanah Air. Pasalnya, masih terjadi perbedaan mutu guru di kawasan terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) dengan kawasan perkotaan, khususnya Pulau Jawa, sehingga harus dilakukan solusi untuk pemerataan.
Kedua, akomodasi yang juga masih belum merata. Banyak sekolah-sekolah di kawasan 3T yang tidak mempunyai laboratorium dan perpustakaan.
Ketiga, keuangan. Banyak kawasan yang masih belum menganggarkan APBD sebesar 20% untuk pendidikan. Padahal menurut Undang-Undang, pemerintah kawasan wajib meningkatkan mutu pendidikan.
Keempat, belum ada kolaborasi. Seharusnya pihak swasta dan pemerintah berkolaborasi untuk pembangunan mutu pendidikan. Pasalnya, problem pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga tanggung jawab bersama.
Kelima, perekrutan guru. Pendidikan tinggi harus mengubah sketsa penerimaan calon guru. Pasalnya, kemunduran mutu pendidikan terjadi alasannya ialah banyak yang menjadi guru bukan sebagai profesi, tetapi untuk mencari uang atau alasannya ialah tidak ada pilihan.
Baca juga: Inilah Sistem Baru Rekrutmen Guru
"Pendidikan ini tulang punggung pembangunan bangsa, jadi harus diperhatikan serius. Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) harus mengubah sketsa perekrutan alasannya ialah musim siswa menjadi guru sangat rendah," kata Arief yang kutip dari Beritasatu (23/10/16).
Guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini juga meminta pemerintah menawarkan insentif dan kesejahteraan guru. Sehingga bawah umur berbakat dan berprestasi cita-citanya tidak hanya jadi dokter saja tetapi mau jadi guru.
Advertisement