 |
| Mendikbud mengusulkan kepada Menteri Keuangan semoga nanti guru honorer sanggup dipastikan mendapatkan minimun upah regional (UMR) masing-masing daerah. |
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta guru honorer mendapatkan honor minimal setara Upah Minimum Regional (UMR). Usulan tersebut disampaikan ketika rapat bersama Mendikbud Muhadjir Effendy dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Mantan Rektor Universitas Muhamadiyah Malang (UMM) itu menerangkan, pemerintah rencananya akan membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada pekan pertama Februari 2018. Lowongan itu dibuka untuk guru honorer. Namun tidak semua guru honorer sanggup mengikuti pengangkatan melalui bagan PPPK.
"Kemudian kan nanti masih ada tersisa guru honorer. Itu yang kita usulkan kepada bu menteri keuangan semoga nanti mereka sanggup dipastikan mendapatkan minimun upah minimum regional/UMR di masing masing daerah," kata Mendikbud yang kutip dari detikcom (27/01/19).
Baca: Gaji Guru Honorer Diusulkan Dianggarkan dari DAU
Mendikbud Muhadjir meminta semoga anggarannya nanti dimasukkan ke dana alokasi umum (DAU) bukan ke dalam anggaran daerah. Karena kalau nanti dibebankan kepada APBD, pihaknya tidak sanggup memaksa kawasan untuk mengalokasikannya. Jika nanti anggarannya dimasukkan ke dalam DAU, khususnya DAU untuk honor guru akan sanggup kontrol dengan baik.
Menurut Mendikbud Muhadjir,Menteri Keungan Sri Mulyani setuju akan ditindaklanjuti untuk dipetakan lebih rinci supaya nanti dipastikan bahwa ada ketersediaan dana dan ada orangnya. Anggarannya sendiri belum sanggup diperkirakan seberapa besar untuk kebutuhan meningkatkan honor guru honorer minimal UMR.
Pemerintah akan mengangkat status guru honorer melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ataupun rekrutmen PPPK. Menurut Mendikbud, ketika ini ada sekitar 700.000 guru honorer di seluruh Indonesia. Jumlah guru yang akan mendapatkan honor minimal UMR pun dilakukan bertahap.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan akan terus mengkaji honor honorer. Pihaknya akan terus mendiskusikan, membahasnya dengan melihat semua aspek. Bukan hanya kasus honor yang perlu dibahas, namun juga terkait peningkatan tenaga asuh semoga lebih berkualitas.
"Ini kan bukan kasus digaji atau tidak, tapi duduk kasus apakah mereka sanggup terus menjadi alat atau sumber daya yang sanggup mendidik bawah umur asuh kita, kan mereka profesinya guru jadi itu harus terus ditingkatkan, kita membahas cukup banyak aspeknya," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Advertisement